2010-09-24
| GRESIK - Rencana pemberian tunjangan diturunkan Rp 500 ribu per bulan, sebanyak 356 kepala desa dan ratusan perwakilan dari 2.000 perangkat desa se-Kabupaten Gresik, kemarin pagi (23/9) berunjukrasa ke gedung dewan di Jalan KH Wahid Hasyim.
Mereka menuntut agar tunjangan kades dan perangkat desa yang sudah berjalan selama ini tidak diturunkan nominalnya. Jika tuntutan diabaikan, mereka mengancam akan memboikot kegiatan pemerintahan.
"Kami akan memboikot penarikan PBB (pajak bumi bangunan, red) dan bakal menghimbau warga untuk tidak memilih wakil-wakilnya pada pemilihan legislatif mendatang. Kami tidak perlu wakil rakyat bila tuntutan ini tidak bisa diperjuangkan," teriak salah seorang kades ketika berorasi di depan pintu gerbang dewan.
Demo besar-besaran itu dipicu oleh rencana Pemkab Gresik menurunkan nominal tunjangan kades dan perangkatnya dalam Perubahan APBD 2010 yang kini sedang dibahas di dewan. Tunjangan kades, direncanakan turun dari Rp 1 juta per bulan menjadi hanya Rp 500 ribu, perangkat desa dari Rp 780 ribu menjadi Rp 280 ribu per bulan.
Ketika diterima pimpinan dewan kemarin, ketua Pakpres (paguyuban kepala dan perangkat desa) Gresik Samari, berharap pihak dewan menekan Pemkab Gresik untuk tidak menurunkan nominal pemberian tunjangan kades dan perangkatnya.
"Undang-undang saja mencantumkan agar pemberian tunjangan bagi kepala desa dan perangkatnya minimal sesuai UMK (upah minimum karyawan, red). Di sini sudah di bawah UMK malah mau diturunkan," ungkapnya heran.
Tiga pimpinan dewan, masing-masing Susianto (FPD), Ahmad Nurhamim (FPG) dan Hadi Kusono (FPDIP) yang didampingi Kapolres Gresik AKBP Jaqub Prajogo, menjelaskan bahwa aspirasi Pakpres itu sudah mereka sampaikan ke tim anggaran Pemkab Gresik.
"Kami mendukung aspirasi ini, bahkan pada 21 September lalu kami sudah mengirim surat ke tim anggaran Pemkab Gresik untuk mengevaluasi rencana penurunan anggaran untuk tunjangan bapak-bapak sekalian," ucap Susianto mewakili pimpinan dewan yang disambut aplus.
Legislator asal Fraksi Demokrat itu berharap anggaran tunjangan yang sudah kadung diturunkan tersebut bisa dinaikkan lagi saat pembahasan finalisasi P-APBD antara badan anggaran dewan dengan tim anggaran pemkab, pekan ini.
Selain menuntut tidak diturunkannya tunjangan, para kades dan perangkatnya juga menuntut agar dana ADD (alokasi dana desa) tidak dipersulit pencairannya, serta pemberian tunjangan uang kematian kepada warga yang meninggal tidak diturunkan dari Rp 1 juta per orang. | | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar