Sebanyak 18 kepala desa di wilayah Kecamatan Kebomas dan Gresik mengatakan telah mengajukan protes kepada badan anggaran (banggar) dewan. Mereka mempertanyakan kebijakan pemotongan anggaran yang berkaitan dengan pemerintahan desa. ''Terus terang, saat ini banyak Kades maupun perangkat yang kaget soal rencana ini. Sebab, mengapa dulu ngotot diberikan, tapi sekarang kok tiba-tiba malah dikepras?'' kata Fatkhur Rohman, koordinator para Kades kemarin.
Para Kades menganggap pengeprasan anggaran operasional pemerintahan desa dianggap aneh. Sebab, sejak lama pemkab sudah menjanjikan bakal memberikan prioritas terhadap kepentingan pemerintahan desa. ''Namun, ternyata baru direalisasikan awal tahun lalu. Tetapi, ternyata sekarang dipotong lagi,'' kata Kades Sukorejo, Kecamatan Kebomas, itu.
Selain itu, kata Fatkhur, pemotongan dana operasional Kades juga dianggap tidak logis. Sebab, ternyata pemotongan tersebut hanya dikenakan kepada Kades tertentu. ''Kalau memang dikurangi, mengapa hanya sebagian? Makanya, kami menduga ini sarat kepentingan,'' ujarnya.
Sesuai rencana, memang cukup banyak pos anggaran untuk desa yang dikepras. Di antaranya, ADD (alokasi dana desa) yang awalnya dijatah Rp 35 miliar dikepras menjadi Rp 26,25 miliar. Bantuan untuk jalan poros desa (JPD) juga dikurangi, yang semula Rp 10 miliar menjadi Rp 5 miliar.
Itu belum termasuk pos untuk tunjangan. Pada awal 2010, pemkab menganggarkan bantuan untuk tunjangan kepada 3.960 Kades. Tapi, kali ini hanya diangarkan tunjangan untuk 2.310 Kades. Setiap Kades dijatah Rp 1 juta per bulan. (ris/c4/end)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar