Laporkan Pemotongan Ganti Rugi Proyek

[ JAWA POS -Kamis, 05 Agustus 2010 ]

Laporkan Pemotongan Ganti Rugi Proyek

GRESIK - Kabar seputar dugaan pungli (pungutan liar) di sekitar Gresik kembali mencuat. Kali ini, yang dilaporkan adalah dugaan pemotongan uang pembebasan tanah untuk proyek bendungan hilir (benhil) Bengawan Solo di wilayah utara Gresik.

Salah satu pemilik lahan, Mualimin, warga Desa Dukuh Kembar, Kecamatan Dukun, melaporkan kasus itu ke kantor dewan kemarin (4/8). "Kami terpaksa melaporkan masalah ini karena sudah meresahkan," katanya.

Mualimin mengungkapkan, sesuai rencana proyek, ada sepuluh desa di Kecamatan Dukun yang terkena imbasnya. Di Dukuh Kembar, sedikitnya 200 petak lahan dan bangunan milik warga yang harus dibebaskan. Total nilai pembebasannya mencapai Rp 15 miliar.

Awalnya, proses pembebasan lahan di desa itu cukup alot. Banyak warga yang tidak setuju karena perbedaan harga antara warga dan pemerintah.

Akhirnya disepakati, pembayaran ganti rugi dilakukan dua termin. "Persoalan muncul ketika pembayaran pertama pada akhir 2009 lalu," imbuh Mualimin.

Saat menjelang pembayaran, warga yang lahannya dibebaskan diwajibkan membayar potongan pembayaran tanah 5 persen. "Potongan itu dilakukan para petinggi desa. Tapi, saya belum bisa menyebut siapa," katanya.

Kebijakan pemotongan itu pun diprotes warga. Namun, tetap saja tidak ada solusi. "Kami malah diancam aparat. Ada yang diancam status tanahnya akan dipersulit. Akhirnya, sebagian warga mau," katanya.

Ternyata, pemotongan juga bakal dikenakan kepada warga pada saat pembayaran termin kedua. "Tinggal dihitung saja. Jika nilai pembebasan Rp 15 miliar, berarti potongan bisa sampai Rp 750 juta," ujarnya.

Yang membuat dirinya nekat membawa masalah itu ke dewan, saat ini para pemilik lahan dibuat resah. Terutama pemilik tanah yang bersertifikat. Sebab, selain intimidasi, peruntukan pemotongan itu tidak jelas. (ris/c2/ruk)

Penjaga warung remang2 'Kota Santri'

Saksi Sudutkan Terdakwa Anarkisme

Referensi Para Pencari Keadilan Hukum dan Bisnis

Saksi Sudutkan Terdakwa Anarkisme Sidang Pengeroyokan Tim SQ

GRESIK - Meski tensi politik di Gresik mulai naik menjelang coblos ulang pilbup 8 Agustus nanti, namun persidangan kasus pengeroyokan dan pengerusakan rumah anggota tim sukses cabup-cawabup Sambari-Qosim (SQ) di Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Gresik pada 8 Mei lalu, tetap berjalan lancar dan kondusif, kemarin (3/8). Sejak pagi, puluhan aparat kepolisian sudah nampak berjaga dan mensterilkan PN Gresik dari kemungkinan pengerahan massa. Bahkan Kapolres Gresik AKBP Jakub Prajogo sempat menginspeksi pengamanan pada siang harinya. Sementara di ruang sidang, majelis hakim yang diketuai Taswir SH MH, dengan dua anggotanya, Mustajab SH dan Moh. Fatkan SH MHum secara maraton memeriksa sekitar 15 saksi pada sidang lanjutan kemarin. Pada sidang sesi pertama, JPU Suprayitno menghadirkan tiga terdakwa pengerusakan rumah Didik Wahyudi, ketua tim sukses SQ Desa Gumeno. Mereka adalah M. Heriyanto (20), Eko (19) dan Lea Praga (18). Semuanya adalah warga Desa Gumeno, Manyar. Ketiganya didakwa pasal berlapis, yakni Pasal 170 jo Pasal 406 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Baik saksi korban Didik Wahyudi maupun 4 saksi lainnya, yakni Miftachul Khoiri (16), Dika Wahyudi (16), Bunayah (45) dan Darmawati (40) menerangkan, ketiga terdakwa telah merusak rumah korban dengan cara dilempari batu saat konvoi merayakan kemenangan pasangan Humas pada 28 Mei lalu. Akibatnya, pintu dan kaca jendela rumah korban rusak dan pecah. Kerugian ditaksir sekitar Rp 10 juta. "Sampai sekarang, para pelaku perusakan atau siapapun yang menyuruhnya tidak pernah datang untuk meminta maaf dan mengganti kerusakan rumah saya," ungkap Didik Wahyudi yang bekerja di Badan Tenaga Nuklir di Jakarta itu. Sedang pada sidang sesi kedua kemarin, Jaksa Guntur Arif Witjaksono SH menghadirkan tiga terdakwa pengeroyokan dan penganiayaan terhadap korban H. Chusnaini. Yakni, Heri Aribowo (42), Fatchurrahman (38) dan H. Moh. Wahab (50). Nama terakhir ini adalah tokoh masyarakat setempat sekaligus PNS guru, kini menjabat wakil kepala SMPN 2 Manyar. Korban dan para pelaku adalah warga sedesa, Desa Gumeno, Kecamatan Manyar. Beberapa saksi, antara lain istri korban Sri Budi Astuti (45), H. Matayasaroh (51) dan Dika (16), mengaku melihat langsung kejadian pengeroyokan dan penganiayaan terhadap H. Chusnaini di depan rumahnya. Saat itu ada ratusan massa, di antaranya adalah ketiga terdakwa ikut menganiaya korban. "Yang terlihat memukul pertama adalah Heri, kemudian disusul Fatchurrahman. Sedang Haji Wahab memiting korban dari belakang. Korban hanya bisa nangkis pukulan orang-orang itu," ungkap saksi Matayasaroh menceritakan ulang kejadian brutal pada 28 Mei lalu sekitar pukul 17.00. Ketiga terdakwa juga dijerat dengan pasal dakwaan berlapis. Yaitu, Pasal 170 jo Pasal 351 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama. Seperti diketahui, dua kejadian tersebut bermula ketika pendukung pasangan nomor 5 Humas melakukan pawai keliling desa setelah mendengar kabar "jagonya" berhasil unggul dalam pilkada Gresik. Namun sayangnya, euforia itu kebablasan sehingga menimbulkan anarkisme. did

Panwascam Lapor Dianiaya

[ JP - Rabu, 04 Agustus 2010 ]

Panwascam Lapor Dianiaya

Pantau Pengajian dengan Penceramah Salah Satu Cawabup

GRESIK - Menjelang coblosan ulang pemilihan bupati (pilbup) Gresik pada 8 Agustus mendatang, suhu politik makin memanas. Perseteruan antara pasangan Husnul Khuluq-Musyaffa' Noer (Humas) dan Sambari Halim-Mohammad Qosim (SQ) kian tajam.

Kemarin (3/8) tim advokasi Humas mengantar Ketua Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan) Cerme Imam Jauhari melapor ke panwas dan polisi. Imam mengaku dianiaya saat menjalankan tugasnya sebagai pengawas. Dia menduga, penganiayaan itu dilakukan massa pendukung SQ Senin malam lalu (2/8).

Imam menjelaskan, dirinya mendatangi pengajian dalam peresmian sebuah musala di Desa Wedani. Dia hadir di sana karena acara itu juga dihadiri Qosim.

Berdasar pengamatannya, Imam menduga ada money politics yang mengarah pada dukungan ke pasangan tertentu. Untuk itu, dia memotret acara tersebut dengan kamera ponsel. "Beberapa orang langsung mengerubuti saya," ujar Imam.

Dia mengaku diinterogasi. Bahkan, lanjut Imam, dirinya dipukuli dan dicakar oleh beberapa orang. Aksi itu berhenti setelah beberapa peserta dan panitia mengamankan Imam. Namun, seseorang telah menyita ponsel milik Imam. Saat dikembalikan lagi kepadanya, foto hasil jepretannya sudah dihapus.

Menghadapi perlakuan itu, dia melapor ke panwas pilbup. Tidak cukup ke panwas, dia juga membawa laporan tersebut ke Polres Gresik. "Kami menilai perlakuan itu mencederai legitimasi panwas," tutur Ketua Panwas Pilbup M. Thoha yang menghadapi Imam saat melapor ke polisi.

Yang dialami Imam itu menambah panjang daftar kekerasan seputar pilbup Gresik. Beberapa waktu lalu, pendukung SQ dikeroyok. Rumahnya bahkan dirusak pendukung pasangan lain.

Tim pemenangan SQ langsung menanggapi kasus tersebut. Seorang anggota tim itu, Choirul Anam, menduga adanya rekayasa besar dalam insiden itu. Dia melihat, banyak kejanggalan pada laporan Imam.

Anam menegaskan, acara tersebut murni kegiatan pengajian. Qosim hadir karena diundang untuk memberikan ceramah. Sehari-hari Qosim memang seorang ustad.

Menurut Anam, ketua Panwascam Cerme memang ditegur peserta. "Sebab, Imam overacting. Padahal, kegiatan itu murni kegiatan warga. Mereka marah karena kegiatan yang sebenarnya khusyuk kok diawasi," ujarnya.

Soal klaim adanya penganiayaan, para peserta acara membantahnya. "Kalau dia dipukul, mana bekasnya? Lha wong tidak ada bekas luka di wajahnya. Saya menduga, laporan tersebut cuma dibuat-buat. Juga soal adanya money politics, itu kan hanya dugaan," tutur Anam.

Dia curiga ada rekayasa besar yang melibatkan tim advokasi Humas. "Mulai laporan ke panwas hingga polisi, Imam didampingi tim advokasi Humas. Ini ada apa?" ujarnya.

Menurut Anam, jelang coblosan ulang, sangat banyak manuver yang dilakukan lawan untuk mencederai citra SQ. "Itu wajar. Tim Humas ingin menutupi kebobrokannya. Sudah jelas bahwa putusan MK (Mahkamah Konstitusi, Red) mengulang pilbup Gresik disebabkan adanya pelanggaran Humas yang menggunakan segala cara untuk memenangi pilbup," ucapnya. (ris/c8/ruk)

Persiapan Coblos Ulang tanpa Dana

[ Selasa, 03 Agustus 2010 ]

Persiapan Coblos Ulang tanpa Dana

KPU dan DPRD Belum Sepakat soal Anggaran

GRESIK - Saat pencoblosan ulang Pilbup Gresik 2010 tinggal lima hari lagi, persoalan anggaran tidak kunjung beres hingga kemarin. KPU Gresik maupun dewan sama-sama bersikeras pada sikap masing-masing.

Akibatnya, seluruh kegiatan KPU Gresik menjelang pencoblosan ulang 8 Agustus mendatang dilakukan tanpa anggaran. Tidak hanya pemenuhan kebutuhan logistik coblosan, honorarium maupun keperluan operasional KPU juga tidak memiliki dana.

''Saat ini, kami belum bisa membayar seluruh kegiatan kami,'' kata anggota KPU Gresik Divisi Logistik M. Syadili kemarin (2/8).

Dia mencontohkan, untuk pengadaan logistik, KPU belum membayar apa pun kepada seluruh rekanan. Distribusi logistik juga dilakukan tanpa dana. Honor bagi penyelenggara pencoblosan juga belum dipastikan. ''Sementara kami pending semua sambil menunggu pengesahan anggaran itu,'' katanya.

KPU tidak bisa berbuat banyak soal penetapan anggaran. Mereka memilih menunggu sikap pemkab. ''Kami hanya menyusun. Soal penetapan, bergantung pemkab dan dewan,'' ujarnya.

Meski demikian, Syadili memastikan persoalan itu tidak akan mengganggu persiapan pencoblosan ulang. Untuk distribusi logistik, misalnya, hingga kemarin sudah ada enam kecamatan yang dikirimi logistik pencoblosan ulang. Tinggal tiga kecamatan yang belum. Yakni, Menganti, Cerme, dan Benjeng.

Sebagaimana diberitakan, persoalan anggaran untuk keperluan pencoblosan ulang Pilbup Gresik mengambang. Penyebabnya, revisi RKB (rencana kebutuhan belanja) yang disusun KPU Gresik kembali diprotes kalangan dewan.

Gara-garanya, rekomendasi penghematan yang diminta dewan ternyata tak dipakai. Sebaliknya, anggaran pencoblosan ulang yang diusulkan KPU membengkak dari rencana awal. Yakni, dari Rp 4,8 miliar menjadi Rp 5,2 miliar.

Di tempat terpisah, dewan mengambil langkah mengejutkan terkait karut-marut anggaran pilbup. Kemarin, mereka memutuskan untuk mengepras RKB pencoblosan ulang. Dari Rp 5,2 miliar yang diajukan KPU, dewan akhirnya memutuskan untuk mengepras menjadi Rp 4,9 miliar. (ris/c5/ruk)

Agenda Pansus Terganjal Lowongnya Kursi Sekwan

[ JAWA POS - Selasa, 03 Agustus 2010 ]

Agenda Pansus Terganjal Lowongnya Kursi Sekwan

GRESIK - Beragam ganjalan bermunculan di balik pembentukan panitia khusus (pansus) hasil audit BPK terkait realisasi APBD 2009 Gresik. Yang terbaru, rencana agenda kegiatan yang disiapkan kemarin (2/8) gagal.

Gara-garanya, kursi sekretaris DPRD (Sekwan) DPRD Gresik lowong. Akibatnya, agenda pansus pun terhambat. Persoalan itu sempat menjadi rasan-rasan di internal pansus.

Sebagian anggota pansus menduga ada upaya penggembosan terhadap pansus tersebut. Apalagi, pembentukan pansus audit BPK sejak awal memang memunculkan pro-kontra. Terutama sikap pemkab yang kurang sepakat atas rencana itu.

Sebenarnya, kemarin pansus merencanakan untuk mengadakan rapat awal penentuan agenda kerja mereka. Namun, tiba-tiba rapat pansus harus di-pending. Sebab, kursi Sekwan lowong. Untuk diketahui, jabatan Sekwan DPRD baru saja ditinggalkan Sri Sulasmi yang pensiun per 31 Juli lalu.

Yang dipersoalkan para anggota dewan, pergantian posisi Sri sangat lambat. Sebab, sebenarnya Sri resmi pensiun per 23 Juli. Namun, hingga akhir Juli, pemkab belum menetapkan pengganti.

Lowongnya kursi Sekwan tersebut membuat sebagian anggota pansus menduga bahwa pemkab berupaya mengulur-ulur realisasi pansus. ''Kan aneh, seharusnya sudah ada penggantinya,'' tegas salah seorang anggota pansus yang namanya enggan disebutkan.

Sekretaris Pansus Audit BPK Siti Muafiyah membenarkan adanya penundaan agenda kerja pansus. Meski demikian, dia berusaha menepis isu tersebut. ''Memang, kami belum bisa bekerja. Soal isu itu, kita berpikir positif saja dulu,'' ujarnya.

Ketua DPRD Gresik Zulfan Hasyim langsung merespons persoalan tersebut. Kemarin, dia langsung mengonfirmasi status Sekwan pengganti Sri ke pemkab. ''Kami sudah mendapat surat dari bupati. Penggantinya sudah ditetapkan, yakni Bambang Wibisono,'' ungkapnya.

Menurut Zulfan, Bambang nanti berstatus Plh (pelaksana harian). Dalam waktu dekat, dia sudah bisa bertugas. ''Hanya, fungsinya tidak bisa seluas Sekwan definitif. Tapi, tidak apa-apa. Yang penting, seluruh kegiatan di dewan bisa normal lagi,'' katanya.

Sebelumnya, pembentukan pansus audit BPK sempat memicu kontroversi. Sebab, pemkab tidak sepakat dengan pembentukan pansus itu. Mereka menganggap kinerja pansus dianggap mubazir. Sebab, realisasi APBD 2009 disetujui dewan beberapa waktu lalu.

Dari hasil audit realisasi APBD 2009 oleh BPK, tercatat ada 13 persoalan di balik penggunaan APBD 2009 yang dianggap tidak memenuhi kepatuhan terhadap aturan. Salah satunya, penganggaran belanja daerah ternyata tidak berpedoman pada standar akuntansi. Tercatat, ada empat kasus terkait pelanggaran itu. (ris/c5/ruk)

Kurang Perhatian Pemerintah

[ JAWA POS - Minggu, 01 Agustus 2010 ]

Gresik adalah salah satu kota yang memiliki peradaban sangat panjang. Kota ini pernah menjadi bagian kejayaan kerajaan Mataram. Gresik juga tidak luput dari sejarah panjang kemegahan Majapahit.

Karena itu, tidak heran jika di Gresik sebenarnya banyak terdapat situs-situ bersejarah. Namun, ternyata tidak semua bukti sejarah itu terawat. Bahkan, tidak sedikit saksi sejarah itu yang raib entah ke mana.

Salah satu yang masih menjadi misteri adalah situs-situs yang menunjukkan sejarah kebesaran Gresik pada sekitar tahun 1600-an. Kala itu, bandar Gresik memiliki kesibukan luar biasa karena perannya sebagai distributor.

Tingginya aktivitas perdagangan itulah yang membuat kehidupan Gresik tempo doeloe begitu ramai dan banyak terdapat bangunan besar. Sayangnya, bangunan-bangunan itu tak bisa menjadi peninggalan monumental. Tengok saja, berbagai bangunan tua banyak yang tak terawat. Misalnya deretan bangunan kuno di sekitar Jalan Wahid Hasyim yang kini beralih fungsi.

Contoh lain adalah kebesaran sejarah Sidayu yang dulunya adalah kadipaten pada masa pemerintahan Mataram. Sidayu pernah mengalami masa kejayaan pada masa Kanjeng Sepuh Sidayu.

Namun, tidak ada sejarah runut yang bisa menjelaskan bagaimana seluk beluk Sidayu masa lalu. Mulai dari masa kebesaran maupun keruntuhannya. Berbagai bukti sejarah kejayaan Sidayu saat ini telah menghilang. Kalaupun ada, sudah tidak terawat.

Misalnya cerita tentang kawasan Sidagaran yang dulu adalah pusat perdagangan kerajaan Sidayu. Tidak ada satu pun bukti yang bisa menerangkan cerita itu.

Atau, Telaga Rambit yang dulunya menjadi sumber air warga Sidayu, kondisinya makin memprihatinkan. Belum termasuk situs-situs lain yang menjadi bukti kebesaran Sidayu. "Sebenarnya, kalau mau ditelusuri, cukup banyak situs-situs bersejarah yang perlu mendapat perhatian. Tapi, tidak ada perhatian serius dari pemerintah," kata M Thoha, salah satu pemerhati sejarah Gresik.

Yang terbaru adalah temuan situs baru di kawasan Gosari, kecamatan Ujungpangkah. Di sana beragam bukti-bukti sejarah telah ditemukan. Ternyata, Gosari pernah menjadi bagian kejayaan kerajaan Majapahit.

Kawasan ini juga pernah menjadi pusat produksi tembikar kelas internasional. Faktanya, sampai saat ini praktis belum mendapat penanganan serius. Selain itu, masih banyak lagi bukti-bukti sejarah kebesaran Gresik yang saat ini tak jelas ke mana. (ris/yad/ru